Sangatta – Hepni Armansyah, anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur, baru-baru ini memberikan penjelasan mengenai utang yang tercatat dalam anggaran perubahan tahun 2022 pada rapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang dipimpin oleh Panitia Khusus (Pansus) LKPJ. Hepni mengungkapkan adanya isu teknis yang berdampak pada pengelolaan anggaran tahun tersebut, dan menangani masalah ini sangat penting untuk mencegah dampak negatif pada anggaran di masa mendatang.
Dalam rapat tersebut, Hepni menekankan bahwa penyelesaian utang merupakan salah satu prioritas utama. Ia menjelaskan bahwa permasalahan anggaran tahun 2022 telah dibahas secara menyeluruh, dengan fokus pada penyelesaian utang serta penanganan masalah teknis yang mungkin timbul.
“Kami telah membahas isu ini secara mendetail dalam rapat LKPJ. Kami menekankan pentingnya penyelesaian utang dan meminta agar proses pelunasan segera dilakukan. Kami juga telah mengevaluasi berbagai masalah teknis yang terjadi pada tahun 2022 dan berharap langkah-langkah perbaikan dapat segera diimplementasikan,” jelas Hepni.
Hepni menambahkan bahwa tidak ada kendala besar dalam penyelesaian utang karena dana yang diperlukan untuk pelunasan sudah tersedia. Namun, penting untuk memperhatikan aspek hukum, seperti penerbitan Surat Keputusan (SK) utang yang diperlukan sebagai dasar pembayaran.
“Kendala dalam hal ini tidak terlalu signifikan. Dana untuk melunasi utang sudah tersedia. Yang perlu diperhatikan adalah aspek hukum, seperti penerbitan SK utang sebagai dasar pembayaran. Semua prosedur administratif harus diikuti dengan teliti untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku,” ungkap Hepni.
Selanjutnya, Hepni menekankan bahwa masalah ini harus ditangani dengan mengikuti prosedur yang benar dan memastikan rekonsiliasi data dilakukan dengan akurat. Penting untuk memastikan utang yang tercatat dalam anggaran perubahan tahun 2022 diselesaikan secara tuntas, serta memperhatikan dampaknya terhadap anggaran tahun 2023.
“Selama semua langkah dilakukan sesuai peraturan, tidak ada masalah besar. Pembuatan SK utang harus didasarkan pada data yang akurat dan jelas. Utang harus direkonsiliasi dengan benar, dan dampaknya terhadap anggaran tahun 2023 harus diperhatikan agar tidak mengganggu dana di tahun-tahun mendatang,” tambah Hepni.
Hepni berharap bahwa dengan penerapan prosedur yang tepat dan pemenuhan administrasi yang sesuai, semua permasalahan utang dalam anggaran perubahan tahun 2022 dapat diselesaikan dengan efektif. Ia berharap solusi ini tidak hanya mengatasi masalah utang yang ada tetapi juga memastikan pengelolaan anggaran yang lebih baik dan efisien di masa depan.
