Sangatta – Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur, Faizal Rachman, mengungkapkan kekecewaannya terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang kembali tidak menghadiri undangan DPRD Kutai Timur. Kekecewaan ini disampaikan dalam konteks evaluasi kinerja Dinas PUPR selama satu tahun terakhir.
Faizal Rachman menjelaskan bahwa undangan tersebut bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Dinas PUPR selama periode tahunan, dengan harapan mendapatkan penjelasan terkait silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) yang signifikan. “Kami sangat kecewa karena Dinas PUPR tidak hadir dalam undangan kali ini. Kami menjadwalkan ulang rapat untuk hari Jumat mendatang, dengan harapan Sekretaris Daerah (Sekda) juga dapat hadir. Rapat ini penting untuk mengevaluasi kinerja selama satu tahun dan untuk melakukan perbaikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang akan datang,” jelas Faizal Rachman.
Ia menambahkan, “Kami memanggil Dinas-dinas yang memiliki silpa terbesar dalam APBD tahun ini. Sebagai contoh, Dinas PUPR memiliki silpa sebesar 423 miliar rupiah dari total alokasi 1,9 triliun rupiah, yang hanya terserap sebesar 1,5 triliun rupiah. Kami ingin mengetahui alasan di balik sisa anggaran tersebut. Namun, yang hadir hanya perwakilan dari bagian program, dengan alasan yang satu sakit dan yang lainnya sedang melakukan survei.”
Faizal menegaskan bahwa kerja sama yang baik dari Dinas terkait sangat penting untuk memastikan proses evaluasi dapat berjalan dengan lancar. “Kami berharap Dinas PUPR dan instansi terkait lainnya dapat memenuhi undangan yang kami kirimkan dan memberikan penjelasan yang dibutuhkan. Hal ini demi kelancaran pembangunan dan penggunaan anggaran yang lebih efektif di masa depan,” tambahnya.
Dengan adanya perbaikan dalam pengelolaan anggaran dan evaluasi yang mendalam, diharapkan Dinas-dinas di Kutai Timur dapat lebih responsif dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang telah direncanakan.
