Sangatta – Dalam sebuah pertemuan di DPRD Kutai Timur, Fraksi Nasdem yang dipimpin oleh Ubaldus Badu mengangkat berbagai isu terkait pengelolaan keuangan daerah, dengan penekanan pada efektivitas belanja dan perencanaan anggaran. Diskusi ini menjadi kesempatan penting untuk menilai pencapaian serta tantangan yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2023.
Fraksi Nasdem memberikan apresiasi atas kemajuan yang dicapai dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan alokasi dana, yang menunjukkan usaha serius dari pihak-pihak terkait dalam mengelola keuangan daerah dengan konsistensi. Namun, mereka juga mencatat beberapa masalah signifikan yang perlu ditangani.
Salah satu poin penting yang dibahas adalah mengenai belanja yang masih berada di bawah batas anggaran yang telah ditetapkan. Ubaldus Badu menyebutkan bahwa hal ini menunjukkan adanya peluang untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran demi hasil pembangunan yang lebih baik di Kutai Timur.
“Kami percaya bahwa sangat penting untuk memastikan setiap dana yang dialokasikan benar-benar digunakan secara optimal untuk kepentingan publik,” tegasnya.
Fraksi Nasdem juga menekankan perlunya penilaian terhadap saldo kas yang tersisa. Hal ini mencerminkan adanya rencana yang belum sepenuhnya terealisasi, sehingga memerlukan evaluasi mendalam untuk memperbaiki kebijakan anggaran di kemudian hari.
“Kami juga bertekad untuk terus memantau dan memberikan kontribusi konstruktif dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” katanya.
Dalam pertemuan ini yang jadi bukti nyata dari komitmen Fraksi Nasdem untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik. Dengan melakukan analisis mendalam dan memberikan rekomendasi konkret, optimis bahwa Kutai Timur dapat memperbaiki efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.
Ubaldus juga berharap jika rekomendasi dari kajian ini tidak hanya akan menjadi panduan bagi keputusan keuangan di masa depan, tetapi juga sebagai langkah awal menuju pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik untuk Pembangunan Kutai Timur.
