SANGATTA – Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Pandi Widiarto, menerima keluhan dari dokter berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) terkait besaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang mereka terima.
Dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60, Selasa (12/11/2024), Pandi mengungkapkan bahwa para dokter P3K merasa TPP mereka tidak sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab yang diemban.
“Di momen HKN ini, kami menerima keluhan dari para dokter, khususnya mengenai TPP. Mereka merasa TPP yang diterima saat ini belum sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab mereka,” ujarnya kepada awak media.
Menurutnya, besaran TPP yang diterima dokter P3K diduga mengalami penurunan dibandingkan saat mereka masih berstatus tenaga honorer. Sementara itu, tenaga administrasi dan guru P3K di Kutim mengalami kenaikan gaji.
Ia juga menyoroti perbedaan kesejahteraan tenaga kesehatan di Kutai Timur dibandingkan dengan daerah lain, seperti Kutai Kartanegara dan Kutai Barat, yang disebut memiliki penghasilan dokter P3K lebih tinggi.
“Hal ini justru berbeda dengan daerah lain seperti di Kabupaten Kukar dan Kutai Barat, yang penghasilan dokter P3K-nya terbilang tinggi,” bebernya.
Pandi Widiarto mengkhawatirkan dampak penurunan TPP terhadap motivasi dan kinerja dokter di Kutim, terlebih daerah ini masih membutuhkan banyak tenaga medis, terutama di wilayah pedalaman.
“Kami berharap Pemkab Kutim dapat menindaklanjuti permasalahan ini dengan bijak. Kesejahteraan tenaga kesehatan, termasuk para dokter, harus menjadi prioritas agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat optimal,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Kutim berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk membahas dugaan penurunan penghasilan dokter P3K.
“Rencananya dalam waktu dekat ini, kita akan melakukan hearing dengan pihak terkait. Ini masih menunggu surat resmi dari para dokter,” pungkasnya.
Dengan adanya upaya ini, DPRD Kutim berharap kesejahteraan tenaga kesehatan dapat ditingkatkan sehingga mereka dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi masyarakat.
