Sangatta – Hepni Armansyah, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kutai Timur, mengungkapkan bahwa proyek Multiyears yang mengalami kegagalan akan segera dibahas secara intensif dalam rapat komisi DPRD yang membidangi proyek tersebut. Hepni menegaskan bahwa proyek yang tidak terlaksana dan telah menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tidak akan bisa dianggarkan lagi pada tahun anggaran mendatang, dan perlu adanya penanganan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.
“Proyek-proyek seperti pembangunan pasar dan masjid At Taubah yang belum menunjukkan kemajuan sama sekali selama setahun terakhir telah memasuki skema Silpa. Ini berarti proyek-proyek tersebut tidak bisa dianggarkan lagi di tahun anggaran yang akan datang, dan anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk proyek-proyek ini perlu dipertimbangkan untuk dialihkan ke kebutuhan lain yang lebih mendesak,” ungkap Hepni.
Hepni menjelaskan bahwa meskipun perencanaan untuk kedua proyek tersebut telah dilakukan dengan seksama selama setahun, tidak ada progres signifikan yang tercatat. Hal ini menunjukkan adanya masalah serius dalam pelaksanaan proyek, yang memerlukan perhatian dan tindakan segera untuk mencegah kerugian lebih lanjut.
“Sudah satu tahun berlalu tanpa adanya perkembangan yang nyata dari kedua proyek tersebut. Ini jelas menandakan bahwa proyek-proyek ini telah kembali menjadi Silpa dan tidak dapat dianggarkan lagi pada tahun anggaran ini. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran yang mendalam mengenai pengelolaan proyek yang kurang efektif dan dampaknya terhadap alokasi anggaran daerah,” kata Hepni.
Lebih jauh, Hepni menambahkan bahwa kegagalan proyek ini tidak hanya berdampak pada anggaran, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan proyek-proyek vital. Oleh karena itu, masalah proyek Multiyears yang gagal ini akan menjadi agenda utama dalam rapat komisi DPRD untuk dibahas secara mendalam.
“Seluruh masalah terkait proyek yang gagal ini akan diuraikan dengan detail dalam rapat komisi. Kami berkomitmen untuk meneliti penyebab kegagalan proyek secara menyeluruh dan mencari solusi yang efektif untuk mengatasi masalah ini. Penting bagi kami untuk memastikan adanya langkah-langkah konkret dan terukur untuk memperbaiki pengelolaan proyek ke depan dan mencegah terulangnya kegagalan proyek serupa,” tambah Hepni.
Dengan langkah-langkah yang akan diambil, diharapkan akan diperoleh kejelasan mengenai penyebab kegagalan proyek serta tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki pengelolaan anggaran dan pelaksanaan proyek di masa mendatang. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan tanggung jawabnya.
