Sangatta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, David Rante, menyoroti bahwa frekuensi perubahan sistem menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kutai Timur. Dalam wawancara khusus, David mengungkapkan bahwa perubahan sistem yang terus-menerus memberikan dampak signifikan pada efisiensi dan efektivitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengelola anggaran dan administrasi.
David Rante menjelaskan bahwa ketidakstabilan sistem menyebabkan SKPD mengalami berbagai tantangan teknis dan administratif.
“Setiap kali sistem mengalami perubahan, pegawai SKPD harus melakukan penyesuaian ulang, yang memerlukan waktu dan usaha tambahan. Ini tidak hanya memperlambat proses kerja, tetapi juga mengurangi produktivitas mereka,” ujarnya.
Dirinya mengatakan jika sering terjadi perubahan tetapi tidak disertai dengan pelatihan yang sesuai bagi pegawai, sehingga mereka terpaksa belajar secara mandiri atau dengan dukungan terbatas dari pihak tertentu.
“Kurangnya pelatihan yang menyeluruh mengakibatkan pegawai kesulitan dalam menguasai sistem baru dengan cepat, Proses administrasi yang kompleks dan sering berubah menyebabkan SKPD kesulitan dalam melaksanakan tugas mereka dengan lancar,” kata David.
David juga menekankan pentingnya pelatihan yang memadai setiap kali ada perubahan sistem agar pegawai tidak kebingungan dalam mengerjakan sistem yang baru nantinya.
“Pelatihan yang menyeluruh dan berkelanjutan sangat penting agar pegawai dapat menguasai sistem baru dengan cepat dan efektif,” ujar David dengan tegas
David juga menyarankan agar dilakukan evaluasi rutin terhadap sistem yang ada.
“Evaluasi berkala sangat penting untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan tetap optimal dan mendukung kinerja SKPD,” tutup David Rante
