Sangatta – Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan, yang sudah disepakati sejak 2023, mengalami kendala serius yang terkait dengan permasalahan politik, meskipun dana dari berbagai sumber sudah tersedia. Yusuf Silambi, anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur dari Fraksi PDIP, menyoroti masalah ini dan mengungkapkan bahwa anggaran dari pemerintah daerah dan PT Kaltim Prima Coal (KPC) sudah siap, namun proyek tersebut masih terhambat.
“Secara anggaran, semua sudah tersedia. Dana dari PT KPC, APBN, dan APBD telah dianggarkan. Namun, kendala utama saat ini berasal dari masalah politik yang menghambat progres pembangunan. PT KPC menghadapi kesulitan untuk melanjutkan proyek karena masalah politik yang tidak bisa mereka kendalikan,” ujar Yusuf.
Yusuf menjelaskan bahwa jika masalah ini hanya berkisar pada aspek anggaran, maka pelaksanaan proyek seharusnya sudah berjalan lancar. Dia mengharapkan agar proyek Pelabuhan Kenyamukan dapat diselesaikan sesuai target akhir tahun 2024.
“Jika melihat dari sisi anggaran, semuanya sudah siap. KPC, pemerintah daerah, dan semua pihak terkait ingin proyek ini selesai tepat waktu. Namun, masalah politik yang ada di lapangan menghambat pelaksanaan proyek,” tambahnya.
Menurut Yusuf, kendala dalam proyek ini bukan berasal dari pihak internal PT KPC, melainkan dari dinamika politik yang mempengaruhi proses pembangunan. Meskipun kontrak sudah ditandatangani, situasi politik yang tidak stabil di lapangan menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan proyek.
“Masalahnya bukan dari KPC, karena dananya sudah ada. Namun, kondisi politik saat ini mempengaruhi pelaksanaan proyek. Ini menjadi tantangan besar yang harus dihadapi agar proyek ini bisa terlaksana dengan baik,”tutup Yusuf.
