SANGATTA – Dalam Rapat Paripurna ke-33 Masa Sidang III DPRD Kutai Timur (Kutim) yang berlangsung pada Senin (12/08/2024), Ketua DPRD Joni bersama Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menandatangani Nota Kesepakatan mengenai Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Tahun Anggaran 2024. Total anggaran yang disepakati mencapai Rp 14,797 triliun.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Joni, didampingi oleh Wakil Ketua I DPRD Asti Mazar dan Wakil Ketua II DPRD Arfan. Acara ini dihadiri oleh 33 anggota DPRD Kutim serta Bupati Ardiansyah Sulaiman dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kutim.
Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kutim, Juliansyah, mengungkapkan rincian anggaran yang disepakati. Pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp 13,063 triliun, yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp 292,24 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp 12,268 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 502,679 miliar. Sedangkan belanja daerah dipatok pada angka Rp 14,797 triliun.
Dalam sambutannya, Joni menyampaikan apresiasi kepada semua pihak, terutama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kutim, atas tercapainya kesepakatan ini. Ia menegaskan pentingnya optimalisasi anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Timur.
“Kami berharap anggaran yang telah disepakati ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk program-program yang memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Joni.
Penandatanganan Nota Kesepakatan ini merupakan langkah penting dalam proses penyusunan anggaran daerah, yang akan memfokuskan pada berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kutai Timur.
DPRD Kutim dan Pemerintah Daerah berkomitmen untuk memastikan bahwa anggaran yang telah ditetapkan dapat dikelola dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat. (Adv/*)
