SANGATTA – Di tengah tantangan fiskal dan ketidakpastian transfer dana dari pusat, sinergi antara legislatif dan eksekutif di Kutai Timur mulai menunjukkan arah baru yang lebih progresif. Dalam Rapat Paripurna DPRD yang berlangsung Senin (25/11), Pemerintah Kabupaten Kutai Timur merespons positif saran dari Fraksi Demokrat untuk mulai menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara inovatif.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemkab Kutim, Sudirman Latif, dengan tegas menyampaikan bahwa pemerintah akan menjadikan kebutuhan dasar masyarakat sebagai prioritas utama. “Anggaran akan diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” ujarnya, membacakan tanggapan pemerintah atas pandangan Fraksi Demokrat terkait Raperda APBD 2025.
Suasana sidang terasa dinamis namun penuh harapan. Ketua DPRD Jimmi ST memimpin jalannya rapat dengan didampingi oleh Wakil Ketua Sayid Anjas dan Prayunita Utami. Momen ini bukan hanya sekadar rutinitas pengesahan anggaran, tetapi juga ruang kolaboratif antara suara rakyat dan keputusan strategis pemerintahan.
Fraksi Demokrat, lewat juru bicaranya Pandi Widiarto, sebelumnya menegaskan pentingnya menyusun APBD yang fokus pada program-program utama yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Dalam pandangannya, potensi lokal Kutai Timur bisa menjadi kekuatan baru ekonomi daerah, jika dikelola secara kreatif dan berkelanjutan.
“Kami tidak ingin Kutim hanya bergantung pada dana transfer dari pusat. Harus ada terobosan,” kata Pandi. Ia juga menyebut estimasi pendapatan tahun 2025 yang mencapai Rp11,151 triliun sebagai angka yang fantastis dan penuh peluang, asalkan disertai perencanaan matang dan eksekusi yang tepat.
Potensi sektor pertanian, perkebunan, hingga pariwisata lokal disebut-sebut sebagai “permata tersembunyi” yang siap digarap lebih serius. Dengan pengelolaan yang inovatif, sektor-sektor ini diyakini bisa menjadi mesin penggerak baru bagi PAD sekaligus membuka lapangan kerja dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.
Langkah maju yang ditunjukkan Pemkab Kutim dan Fraksi Demokrat ini menjadi harapan baru bagi masyarakat. Bukan hanya soal anggaran, tapi tentang bagaimana pemerintah dan dewan bisa merumuskan kebijakan yang berpihak dan menyentuh kehidupan sehari-hari warganya.
“Kalau kita bisa gali potensi lokal, kita tidak hanya membangun jalan dan gedung, tapi juga membangun kemandirian,” ujar seorang warga Sangatta yang mengikuti perkembangan sidang melalui siaran daring.
Dengan komitmen kuat dan dukungan dari berbagai pihak, tahun 2025 menjadi momentum emas bagi Kutai Timur untuk tumbuh lebih merata, mandiri, dan sejahtera. Dan semuanya dimulai dari sebuah semangat: menggali potensi yang ada di tanah sendiri. (Adv)
