Sangatta, Ekspospedia.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) meminta Pemerintah Kabupaten untuk segera mengambil langkah efisiensi anggaran secara menyeluruh dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Permintaan ini menyusul adanya indikasi penurunan kemampuan keuangan daerah yang dinilai signifikan.
Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur, Sayyid Anjas, mengungkapkan bahwa kondisi fiskal Kutim tahun depan diperkirakan mengalami penurunan sekitar 3,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun angkanya tampak kecil, Anjas menyebut dampaknya terhadap ruang fiskal Pemda sangat besar, bahkan hampir separuh dari kondisi normal.
“Kalau dihitung secara keseluruhan, penurunannya hampir separuh dari kondisi normal. Jadi ini harus menjadi perhatian bersama,” jelas Sayyid Anjas kepada awak media belum lama ini.
Fokus Prioritas dan Potong Kegiatan Seremonial
Menanggapi kondisi ini, Sayyid Anjas menegaskan bahwa perencanaan anggaran 2026 harus lebih selektif dan terarah pada kegiatan prioritas. Pemerintah didesak untuk merampingkan kegiatan, terutama yang bersifat seremonial atau tidak mendesak.
Ia secara eksplisit mencontohkan pengadaan perlengkapan seperti sepatu atau seragam yang pernah dianggarkan, menyarankan agar kegiatan tersebut ditunda terlebih dahulu.
“Yang penting sekarang, fokuskan pada kegiatan yang bersifat mandatori dan infrastruktur. Kalau hanya kegiatan seremonial atau pengadaan yang belum terlalu mendesak, sebaiknya ditunda dulu,” ujarnya menekankan.
Selain itu, intensitas perjalanan dinas yang selama ini menyerap banyak anggaran juga disarankan untuk dikurangi secara drastis, dari yang sebelumnya tiga hingga empat kali setahun menjadi cukup satu atau dua kali saja, dengan fokus pada kegiatan yang benar-benar penting dan berdampak langsung.
Belanja Wajib Tetap Prioritas Utama
Meskipun efisiensi menjadi keharusan, Anjas memastikan bahwa belanja yang bersifat wajib, seperti gaji dan tunjangan pegawai, serta komponen belanja mandatori lainnya, tetap menjadi prioritas utama dan tidak boleh diabaikan demi menjaga pelayanan publik.
“Yang pasti, pembayaran pegawai dan kewajiban pemerintah tetap diutamakan. Kalau memang kemampuan keuangan tidak mencukupi, penyesuaian bisa dilakukan secara bertahap, bukan dengan pemotongan mendadak,” tegasnya.
Sayyid Anjas memandang langkah efisiensi ini sebagai bagian dari strategi untuk menjaga stabilitas keuangan daerah agar pembangunan tetap berjalan tanpa menimbulkan beban baru pada APBD. Ia pun memastikan DPRD Kutim siap mendampingi dan mengawasi proses penyesuaian ini, menuntut setiap keputusan efisiensi harus berbasis data dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Intinya bukan siapa yang salah, tapi bagaimana kita beradaptasi dengan kondisi yang ada,” tutupnya.(Adv)
