Kutai Timur – Menghadapi potensi penurunan Dana Transfer dari pemerintah pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) menyerukan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) segera mengambil langkah berani untuk efisiensi anggaran dalam penyusunan APBD 2026. Fokus utamanya: memangkas belanja yang dianggap non-prioritas.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kutim, Pandi Widiarto, secara terbuka meminta Pemkab untuk mengevaluasi secara kritis semua pos pengeluaran, terutama yang berkaitan dengan kegiatan seremonial.
Pandi Widiarto menyoroti bahwa dalam kondisi keuangan yang mulai terbatas, dana daerah harus dialihkan dari kegiatan yang bersifat “hura-hura” menuju belanja yang mendukung kinerja pegawai dan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
“Dengan APBD yang turun, kita tentu harus ada penyesuaian. Artinya, belanja daerah perlu diarahkan pada hal-hal yang benar-benar mendukung pelayanan publik dan pembangunan,” ujar Pandi.
Secara spesifik, dua pos yang menjadi sorotan utama untuk dipangkas adalah Perjalanan Dinas dan Bimbingan Teknis (Bimtek). Kegiatan ini dianggap Pandi bisa dikurangi untuk mengoptimalkan anggaran.
“Kami minta belanja daerah dievaluasi, termasuk perjalanan dinas dan kegiatan bimtek yang dianggap bisa dikurangi. Kita harus berpikir bagaimana APBD ini bisa optimal untuk menunjang kinerja pegawai, bukan untuk hal-hal yang bersifat seremonial,” tegasnya.
Meskipun gencar mendorong efisiensi belanja non-prioritas, Pandi memastikan bahwa DPRD akan tetap menjadi garda terdepan untuk menjaga kesejahteraan pegawai. Hak-hak dan tunjangan pegawai diupayakan tidak terganggu, selama masih dalam batas kemampuan fiskal yang wajar.
Langkah efisiensi ini, menurutnya, harus dijadikan momentum positif bagi seluruh Perangkat Daerah. Penurunan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk pelayanan yang menurun. Sebaliknya, hal ini harus mendorong setiap instansi untuk bekerja lebih inovatif dan kreatif dalam memberikan pelayanan publik di Kutai Timur.
Secara keseluruhan, pesan dari legislatif sangat jelas: di tengah keterbatasan anggaran, prioritas utama adalah masyarakat, dan Pemkab dituntut untuk bekerja cerdas, efisien, dan fokus.(Adv)
