Samarinda, Ekspospedia.co.id – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menghadapi tantangan besar dalam merealisasikan program fisik, termasuk target pembangunan dan perbaikan Rumah Ekonomi bagi masyarakat kurang mampu. Hingga menjelang akhir tahun, progres proyek fisik Disperkim secara umum dilaporkan masih minim, yakni baru mencapai sekitar 20%.
Kepala Disperkim Kutim, Ahmad Iip Makrup, mengungkapkan bahwa kendala utama yang menyebabkan rendahnya progres fisik adalah keterlambatan penerbitan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
“Realisasi saat ini masih minim, sekitar 20%. Kendala utama itu keterlambatan terbit DPA. Iya, karena kita enggak ada waktu murni kemarin,” ujar Iip Makrup, merujuk pada DPA yang baru diterbitkan menjelang akhir Oktober 2025.
Keterlambatan ini mengancam target ambisius Disperkim tahun ini dalam program Rumah Ekonomi. Program ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Kutim untuk mencapai target total 5.000 rumah (gabungan perbaikan dan bangunan baru) dalam lima tahun.
Tahun ini, Disperkim menargetkan realisasi 400 unit rumah, yang terdiri dari dua jenis intervensi dengan alokasi anggaran berbeda:
-
200 unit Bangunan Baru: Dialokasikan anggaran kisaran Rp115 juta per unit.
-
200 unit Perbaikan Rumah: Dialokasikan anggaran kisaran Rp60 juta per unit.
Iip Makrup menjelaskan, meskipun realisasi fisik masih rendah, mekanisme penetapan penerima program telah disiapkan secara matang. Prosesnya dilakukan melalui koordinasi berjenjang untuk menjamin ketepatan sasaran.
“Pendataannya memang dari bawah, biar tepat sasarannya. Dipilih yang ranking-ranking yang mana lebih prioritas. Jadi bergiliran,” terangnya, mencontohkan proses pemilihan dilakukan berdasarkan musyawarah dari tingkat RT, Desa, hingga Camat, untuk memprioritaskan warga yang paling membutuhkan.
Dengan waktu yang tersisa sedikit di akhir tahun anggaran, Pemkab Kutim diharapkan dapat melakukan upaya percepatan untuk meminimalisir dampak keterlambatan DPA ini, demi tercapainya target pembangunan rumah bagi warga tidak mampu.(Adv)
