SANGATTA, Ekspospedia.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) secara masif tengah mempersiapkan program “Sekolah Rakyat” yang digagas oleh Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan. Meskipun pembangunan fisik sekolah akan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), program ini menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait penyediaan lokasi dan ketersediaan tenaga pengajar.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Jimmi, menyoroti bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada aspek non-fisik, yaitu kesiapan sumber daya manusia.
“Kita mau melihat tenaga teknis pengajarnya. Kita akan dorong pemerintah untuk menambah guru ASN, tapi pemerintah pusat juga yang memutuskan. Itu dilematisnya nanti di situ,” ujar Jimmi kepada awak media baru-baru ini.
Program Sekolah Rakyat dirancang dengan konsep boarding atau asrama, bertujuan agar siswa dari keluarga kurang mampu dapat fokus belajar. Namun, menurut Jimmi, konsep ini menuntut dukungan guru yang memadai dan pembiayaan operasional yang besar.
“Boarding itu kan semacam asrama. Ini perlu pembiayaan besar dan yang paling penting, tenaga pengajarnya. Kalau tidak ada yang siap, bagaimana kita bisa melayani?” tanyanya.
Terkait lokasi, Jimmi menyebut bahwa Pemerintah Pusat hanya meminta Pemkab Kutim menyediakan lahan seluas 4–5 hektare. Jika lahan harus dibebaskan, biayanya akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Jimmi menilai Sangatta sebagai pilihan lokasi yang paling relevan. Ia khawatir penempatan sekolah di kecamatan lain akan menimbulkan rasa diskriminasi. “Kalau misalnya kita ditempatkan di kecamatan lain, kan mereka merasa didiskriminasi juga. Jadi sekalian saja fokusnya di Sangatta,” tegasnya.
Meskipun detail teknis program ini belum dibahas di DPRD, Jimmi tetap optimis. Ia percaya bahwa dengan dukungan fasilitas yang memadai dan penambahan guru ASN, program Sekolah Rakyat berpotensi menjadi solusi efektif untuk memutus mata rantai kemiskinan di Kutim.
“Pasti ada muridnya, karena kan masyarakat kita masih banyak yang kurang mampu. Mudah-mudahan ini bisa teratasi dengan adanya Sekolah Rakyat,” tutup Jimmi.(Adv)
