Ekspospedia.com – Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bakal dikunjungi lembaga anti rasuah dalam waktu dekat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia telah merencanakan kunjungan Kutim guna memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kabar itu disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Joni, dalam sebuah wawancara eksklusif.
Kunjungan KPK ini diharapkan akan menjadi momen krusial dalam upaya memerangi korupsi dan mendorong transparansi dalam praktik pemerintahan daerah. Joni dengan tegas menyatakan bahwa pihak KPK sendiri yang mengajukan permohonan untuk mengadakan sosialisasi di Kutim. Menurut Joni, surat permohonan tersebut telah diterima oleh Sekretaris Dewan, Juliansyah.
Proses kunjungan KPK ke Kutim merupakan bagian dari agenda rutin yang dilakukan oleh lembaga anti-korupsi ini. Joni menegaskan bahwa dalam setiap kesempatan, KPK merasa memiliki kewajiban untuk menjalin komunikasi dengan berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, upaya ini merupakan bentuk komitmen KPK berperan aktif dalam memberantas korupsi di seluruh penjuru negeri.
“Keliatannya memang kewajiban mereka itu, artinya bukan keinginan saya dimana-mana mereka juga lakukan,” ujar Joni.
Lebih lanjut, Joni mengungkapkan bahwa KPK akan melakukan pertemuan dengan anggota DPRD Kutim untuk mendapatkan wawasan dan rekomendasi mengenai upaya pencegahan korupsi yang perlu dilakukan. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk menghimpun pandangan dari para perwakilan rakyat dalam memerangi praktik korupsi yang merajalela.
“Minta jadwalkan di DPRD, tempat dan waktu untuk melakukan sosialisasi itu tentu kita sangat setuju dan merespons,” katanya.
Informasi mengenai kunjungan KPK ini dikonfirmasi melalui surat resmi yang dikirimkan ke Sekretariat DPRD Kutim dengan nomor B/7735 KSP.00/70-75/10/2023. Kunjungan ini menjadi momen yang sangat penting bagi masyarakat Kutai Timur dan semua pemangku kepentingan lainnya. Dukungan mereka dalam upaya pemberantasan korupsi sangat dinanti dan diharapkan untuk menjaga keadilan, transparansi, dan memastikan kelangsungan pembangunan di daerah ini.
Di tengah kondisi yang membutuhkan perubahan positif, kunjungan KPK adalah langkah penting untuk merespons isu korupsi yang merugikan masyarakat. Seluruh elemen masyarakat Kutai Timur diharapkan ikut serta mendukung upaya KPK dalam memerangi korupsi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berintegritas.(Adv)
