SANGATTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Joni, menyoroti masalah gelandangan dan pengemis (gepeng) anak-anak yang semakin marak di wilayah Kutim, khususnya di kawasan-kawasan strategis seperti pusat kota dan persimpangan jalan utama. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena anak-anak yang seharusnya berada di sekolah justru terlihat mengemis di jalanan pada saat jam belajar.
Joni menekankan bahwa masalah ini tidak hanya memprihatinkan dari sisi sosial tetapi juga menjadi indikator adanya ketidakberesan dalam sistem pendidikan dan perlindungan anak di Kutim. “Anak-anak yang berada di jalanan pada saat jam sekolah adalah cermin kegagalan kita dalam memberikan mereka hak-hak dasar, terutama dalam hal pendidikan,” ungkap Joni pada Senin (19/08/2024).
Lebih lanjut, Joni menyampaikan bahwa intervensi dari dinas terkait, terutama Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan, sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan ini. Ia mendesak agar dilakukan upaya penelusuran mendalam untuk mengidentifikasi akar penyebab mengapa anak-anak ini lebih memilih mengemis ketimbang berada di bangku sekolah.
“Penting untuk mengetahui apa yang mendorong mereka berada di jalanan. Apakah karena masalah ekonomi, kurangnya perhatian dari orang tua, atau bahkan akses yang terbatas ke pendidikan. Dari situ, kita bisa menyusun strategi penanganan yang lebih efektif,” jelasnya.
Joni juga menyerukan pentingnya sinergi lintas sektor dalam penanganan masalah gepeng anak. Menurutnya, kolaborasi antara Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) sangat diperlukan untuk merumuskan solusi yang berkelanjutan.
“Kita butuh pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai pihak untuk mengatasi masalah ini. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat luas,” tambahnya.
Dalam pandangan Joni, masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan informasi kepada pihak berwenang. Ia mengimbau warga Kutim untuk lebih peduli terhadap anak-anak yang terlihat mengemis pada jam sekolah dan segera melaporkannya kepada dinas terkait.
“Keterlibatan masyarakat sangat penting. Dengan pelaporan yang cepat dan tepat, anak-anak ini bisa segera ditangani dan dikembalikan ke lingkungan yang lebih aman dan kondusif untuk belajar,” tegasnya.
Joni berharap melalui tindakan nyata dan kolaborasi yang solid, masalah gelandangan dan pengemis anak di Kutim dapat segera diatasi. Dia juga menekankan bahwa masa depan anak-anak harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan publik, dan setiap anak berhak atas pendidikan serta perlindungan yang layak.
“Anak-anak adalah masa depan kita. Kita punya kewajiban untuk memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan mendapatkan pendidikan yang mereka butuhkan untuk meraih masa depan yang lebih baik,” pungkas Joni.
Pernyataan Joni ini menegaskan komitmen DPRD Kutim dalam memastikan perlindungan anak-anak dari bahaya jalanan dan mendukung hak mereka untuk tumbuh dengan aman dan berpendidikan. (Adv/*)
