Sangatta – Penyelenggaraan pembangunan yang merata dan berkelanjutan bagi masyarakat terus menjadi prioritas pemerintah kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) dalam menjalankan roda pemerintahan.
Terlebih, Asti Mazar selaku Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur menyampaikan bahwa saat ini anggaran yang dimiliki Kutim mencapai lebih dari 9,1 Triliun rupiah.
Hal tersebut dipandangnya sebagai amanah yang besar dalam memaksimalkan realisasi penyerapannya baik dalam kegiatan, program maupun pembangunan agar tak terjadi Silpa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur.
Untuk itu pihaknya selalu melakukan kroscek ketika ada dinas-dinas yang menunjukkan performa yang kurang maksimal dalam menjalankan program-programnya. Ia menegaskan bahwa hal tersebut dalam rangka bentuk pengawasannya sebagai anggota DPRD Kutim.
“Pastilah (saya tanya). Jangankan yang kepala-kepala bidang ya, Kepala Dinas juga kita tanya kalau misalnya beliau nggak hadir ke mana? Itu kan bentuk pengawasan ya,” ujarnya.
Asti Mazar menyampaikan bahwa tindak pengawasan tersebut Kutim ia lakukan terutama kepada dinas yang terkesan lamban dalam merealisasikan programnya.
Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya bersama Bupati maupun wakil bupati telah bersepakat untuk berorientasi pada program yang bisa diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
“Karena kan kita sudah sepakat nih sama-sama, sebenarnya bupati wakil bupati itu sudah sama-sama DPRD sudah sepakat untuk cepat progresnya. Tapi kan pelaksananya kan secara teknis kan dinas terkait. Nah kalau memang lambat berarti kan dinas terkaitnya nih. Ada apa?,” terangnya.
Ditegaskan pula olehnya bahwa penyerapan anggaran yang tak maksimal dan menimbulkan Silpa tentu berdampak pada banyak hal, terutama dari sisi masyarakat.
“Banyak dampak lah ya, kalau misalnya usulan secara usulan fisik ya, yang tadinya harus cepet progresnya jadi nggak cepet progresnya,” pungkasnya. (Adv)
