SANGATTA – Dalam Rapat Paripurna Ke-XX Masa Persidangan Ke-I Tahun Sidang 2024/2025, yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Kutai Timur pada Jumat (22/11/2024), anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Kutim, Syaiful Bakhri, memberikan pandangan umum terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Syaiful menekankan pentingnya pengelolaan APBD yang komprehensif untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur.
“APBD bukan sekadar dokumen anggaran, tetapi juga merupakan rencana kerja keuangan yang konkret dan komprehensif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahapan penyusunan dan pembahasannya harus dilakukan dengan cermat dan tepat waktu agar menghasilkan keputusan yang optimal,” ujar Syaiful dalam pidatonya.
Ia juga menyoroti pentingnya percepatan proses penyusunan APBD, mengingat keterlambatan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya sering kali berdampak pada kualitas anggaran. “Keterlambatan dalam penyusunan APBD hanya akan menghasilkan keputusan yang kurang optimal. Oleh karena itu, kami mendorong agar semua pemangku kepentingan bekerja maksimal untuk memastikan proses ini berjalan lancar,” tambahnya.
Syaiful juga mengingatkan agar masalah teknis, seperti gangguan server Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), yang pernah menghambat proses penyusunan anggaran sebelumnya, tidak terulang lagi. Menurutnya, kesiapan teknis dari pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan kelancaran penyusunan dan pembahasan anggaran.
Mengenai proyeksi pendapatan daerah yang diperkirakan mencapai Rp11,151 triliun, Syaiful menilai masih ada potensi besar yang bisa digali lebih maksimal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menekankan pentingnya mengoptimalkan sektor-sektor potensial seperti pajak daerah, izin usaha, dan retribusi, untuk meningkatkan PAD yang dapat mendukung pembiayaan pembangunan daerah.
“Pemerintah harus lebih inovatif dalam menggali potensi ekonomi lokal, terutama sektor pariwisata, pertanian, dan perdagangan, yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan PAD. Pemerintah perlu menciptakan peluang ekonomi baru dan mengelola sumber daya yang ada dengan bijaksana,” jelasnya.
Fraksi PKS juga memberikan perhatian pada alokasi anggaran yang efisien, terutama dalam hal belanja modal yang direncanakan sebesar Rp11,136 triliun. Syaiful menekankan bahwa belanja modal harus menjadi prioritas karena dampaknya yang lebih berkelanjutan dan mampu mendukung pembangunan infrastruktur jangka panjang yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Belanja modal harus mendapatkan prioritas karena memiliki dampak jangka panjang yang lebih besar. Infrastruktur yang baik akan mendukung kemajuan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Syaiful.
Fraksi PKS juga memberikan perhatian pada pembiayaan daerah yang dialokasikan sebesar Rp15 miliar untuk modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Syaiful mengingatkan agar investasi di BUMD dikelola dengan baik, agar dapat memberikan keuntungan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Sebagai penutup, Syaiful berharap agar proses pembahasan Raperda APBD 2025 dapat berjalan lancar dan menyerap masukan dari semua fraksi di DPRD untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik. “APBD yang disahkan nanti harus mencerminkan kebutuhan masyarakat Kutai Timur dan diimplementasikan melalui program-program yang nyata dan berdampak langsung,” pungkasnya.
Fraksi PKS juga menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan anggaran, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. “DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat penting untuk mewujudkan APBD yang berkeadilan dan efektif,” tutup Syaiful.
(Adv)
