SANGATTA – Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) meminta pemerintah daerah untuk lebih fokus pada program-program yang memenuhi kebutuhan utama masyarakat dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025. Hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi Demokrat, Pandi Widiarto, dalam pandangan umum fraksi yang disampaikan pada sidang paripurna DPRD Kutim.
Pandi menegaskan bahwa Fraksi Demokrat berkomitmen untuk mendukung penyusunan APBD yang memprioritaskan program-program yang sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat, serta sejalan dengan visi dan misi Bupati Kutim.
“Demokrat berkomitmen untuk fokus pada penyusunan APBD yang memprioritaskan program kebutuhan utama masyarakat dan sejalan dengan visi misi Bupati,” kata Pandi Widiarto dalam rapat tersebut.
Fraksi Demokrat memberikan apresiasi atas optimisme pemerintah daerah yang menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp11,151 triliun pada tahun 2025. Namun, mereka juga mengingatkan pentingnya menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor-sektor yang memiliki potensi besar, seperti pertanian, perkebunan, pariwisata, dan sektor lainnya. Pandi menekankan agar pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada pendapatan transfer dari pusat.
“Pemerintah perlu lebih giat menggali potensi PAD agar kita tidak terlalu bergantung pada transfer dari pusat. Sektor-sektor seperti pertanian, perkebunan, dan pariwisata memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah,” ungkap Pandi.
Di sisi belanja, Fraksi Demokrat mendukung alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi lokal yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Namun, Pandi juga menyoroti beberapa program yang dinilai tidak tepat sasaran, seperti pengalokasian dana untuk panggung hiburan dan bimbingan teknis (bimtek) pegawai yang hasilnya belum terlihat maksimal.
“Kami melihat adanya ketimpangan antara belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi yang lebih besar menunjukkan bahwa masih kurangnya perencanaan dalam pengelolaan keuangan,” tambahnya.
Fraksi Demokrat juga berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih pada program multiyears (MY) yang dianggap penting untuk dilanjutkan. Dengan perencanaan yang matang dan alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran, Fraksi Demokrat yakin bahwa pembangunan di Kutim dapat berjalan lebih efektif dan merata.
“Pemerintah perlu memastikan alokasi anggaran tepat sasaran, agar pembangunan berjalan lebih efektif dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Pandi.
Dengan adanya pandangan ini, Fraksi Demokrat berharap agar pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan keseimbangan antara pembangunan infrastruktur, sektor-sektor ekonomi, dan kebutuhan sosial masyarakat dalam penyusunan RAPBD 2025.
(Adv)
