SANGATTA – Rapat Paripurna DPRD Kutai Timur pada 26 November 2024 menjadi panggung penting bagi Fraksi Golkar untuk menyampaikan pandangan strategisnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kutim 2025–2045. Melalui Juru Bicaranya, Hj. Hasna, Fraksi Golkar menyoroti berbagai sektor krusial yang dinilai harus menjadi fokus dalam pembangunan dua dekade ke depan.
Salah satu poin utama yang disampaikan adalah perlunya penguatan sektor pertanian sebagai langkah strategis mewujudkan ketahanan pangan di daerah. Fraksi Golkar menilai, dengan memperkuat produksi pertanian lokal, Kutai Timur dapat mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah dan sekaligus meningkatkan kemandirian pangan masyarakatnya.
“Ketahanan pangan harus menjadi prioritas. Sektor pertanian harus diperkuat agar tidak terus bergantung pada pasokan dari luar. Ini penting untuk membangun daerah yang mandiri dan berkelanjutan,” ujar Hj. Hasna dalam rapat yang juga dihadiri oleh Bupati Ardiansyah Sulaiman dan jajaran Forkopimda.
Tak hanya fokus pada pertanian, Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya pengentasan kemiskinan dan penataan kawasan kumuh, terutama di wilayah perkotaan. Mereka menilai bahwa peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin serta perbaikan lingkungan permukiman yang layak merupakan bagian dari upaya menciptakan pembangunan yang adil dan merata.
Masalah stunting dan gizi buruk pun tak luput dari perhatian. Fraksi Golkar mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah nyata dan terukur dalam menurunkan angka stunting serta memperbaiki kondisi gizi anak-anak di Kutai Timur. Hal ini dianggap penting untuk membentuk generasi yang sehat dan berkualitas di masa depan.
Di akhir pandangannya, Fraksi Golkar menyatakan dukungan penuh terhadap pengesahan RPJPD 2025–2045 menjadi Peraturan Daerah. Mereka berharap, dengan landasan hukum yang kuat dan arah pembangunan yang jelas, Kutai Timur dapat tumbuh menjadi daerah yang lebih maju, inklusif, dan sejahtera.
“Fraksi Golkar mendukung penetapan RPJPD ini menjadi Perda. Semoga menjadi pijakan yang kuat bagi kemajuan Kutai Timur ke depan,” tutup Hj. Hasna. (Adv)
