Kutai Timur, Ekspospedia.co.id – Kabar potensi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2026 memang menjadi tantangan serius, namun tidak lantas membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) berdiam diri. Sebaliknya, hal ini menjadi momentum untuk mengencangkan ikat pinggang dan menyusun strategi yang lebih cerdas.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kutai Timur, Pandi Widiarto, menegaskan bahwa pihaknya saat ini tengah aktif menyiapkan berbagai “tameng” strategis demi memastikan roda pembangunan di daerah tetap berputar, meskipun dengan keterbatasan fiskal.
Pandi mengungkapkan bahwa Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kutim sudah mulai membahas langkah-langkah konkret dan antisipatif. Tujuannya jelas: mencegah agar pembangunan daerah tidak terhenti.
“Hal yang baru yang kita harus siapkan adalah strateginya, bagaimana mengantisipasi ketika memang APBD turun. Nanti kami di Banggar juga tentu punya strategi khusus supaya pembangunan di Kutai Timur tetap survive,” ungkapnya.
Fokus utama dari strategi ini adalah menjaga agar pembangunan infrastruktur tidak terhambat. Pandi berharap tidak ada kendala berarti di sektor ini pada tahun 2026.
Salah satu kunci utama untuk menjaga kelangsungan proyek pembangunan, menurut Pandi, adalah dengan memperkuat koordinasi intensif dengan pemerintah pusat.
Sinergi antara Pemda dan Pusat dinilai sangat vital agar beberapa program pembangunan, terutama proyek infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik, tetap mendapatkan dukungan pendanaan dari APBN.
Meski demikian, Pandi menegaskan bahwa urusan seperti tunjangan pegawai dan operasional lainnya harus disesuaikan dengan kondisi riil APBD Kutim, karena ini merupakan isu yang bersifat nasional.
Dalam situasi yang menantang ini, Pandi Widiarto menekankan dua hal penting: semangat kolaborasi dan perencanaan yang matang sejak dini.
“Harapannya ada solusi yang baik yang bisa memberi rasa optimis untuk semua pihak agar kinerja tetap maksimal,” tambahnya.
Perencanaan yang efisien sangat ditekankan agar tidak ada program prioritas yang terhambat. Dengan perencanaan yang kuat dan semangat optimisme yang terjaga, DPRD Kutim optimis dapat memperjuangkan kepentingan pegawai dan masyarakat, serta memastikan program pembangunan dapat terlaksana selaras dengan kemampuan keuangan daerah.(Adv)
