Kutai Timur – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Masdari Kidang, secara terbuka mengkritik keras kebijakan Pemerintah Pusat terkait Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinilai tidak proporsional dengan eksploitasi sumber daya alam (SDA) di daerah tersebut. Ia menyebut dana yang dikembalikan ke Kutim sangat kecil, padahal Kutim merupakan daerah penghasil utama komoditas strategis dan memiliki wilayah yang sangat luas.
Sorotan Kidang ini muncul setelah ia membandingkan pesatnya pembangunan infrastruktur di Pulau Jawa dengan kondisi jalan di Kutim yang masih banyak mengalami kerusakan parah.
“Kita daerah penghasil, tapi dana bagi hasil yang dikembalikan pemerintah pusat ke Kutim sangat kecil. Makanya anggaran untuk pembangunan tidak cukup, apalagi daerah kita ini sangat luas,” jelas Masdari Kidang.
Kidang secara blak-blakan menyatakan “iri hati” terhadap pembangunan infrastruktur di Pulau Jawa, di mana pematang sawah pun telah dicor beton. Ia menilai ketimpangan ini adalah konsekuensi langsung dari kebijakan pusat yang dinilai kurang adil.
“Saya iri dengan pembangunan di Jawa. Pematang sawah mereka saja dicor, sementara di Kalimantan, jalan utama saja masih banyak yang rusak parah,” tegasnya.
Kidang menambahkan bahwa Kalimantan, termasuk Kutai Timur, merupakan daerah penghasil utama batu bara, gas, minyak bumi, dan kelapa sawit yang terus dieksploitasi, namun besaran DBH yang kembali ke daerah tidak memadai untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan.
Akibat terbatasnya anggaran pembangunan, Kidang mengaku bahwa anggota DPRD sering “ditagih” oleh masyarakat saat masa reses terkait banyaknya usulan pembangunan yang tak kunjung terealisasi.
Oleh karena itu, ia menyampaikan harapan agar ke depan pemerintah pusat dapat bersikap lebih adil, khususnya dalam pembagian royalti batu bara. Dana tersebut dinilai sangat vital bagi Kutim untuk membiayai pembangunan infrastruktur jalan guna mengejar ketertinggalan.
“Kita ingin membangun agar bisa mengejar ketertinggalan pembangunan dibanding dengan daerah Pulau Jawa, yang sudah sangat maju, meskipun mereka tidak punya sumber daya alam (SDA),” tutupnya.(Adv)
