Kutai Timur – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah, mengungkapkan bahwa daerah masih mengharapkan dana kurang salur dari Pemerintah Pusat senilai Rp1,9 triliun, yang berasal dari alokasi tahun 2024. Dana tersebut menjadi harapan utama untuk meningkatkan kemampuan fiskal Kutim di tahun anggaran 2026.
Ardiansyah memproyeksikan APBD Kutim tahun depan akan mengalami penurunan signifikan, diperkirakan hanya mencapai Rp4,8 triliun lebih. Namun, ia menyebut masih ada peluang penambahan anggaran di tengah tahun.
“Anggaran kita tahun depan diperkirakan hanya Rp4,8 triliun. Memang masih ada kemungkinan akan bertambah, jika dana kurang salur tahun 2024 dari pemerintah pusat, bisa disalurkan ke Kutim,” kata Ardiansyah kepada sejumlah awak media, belum lama ini.
Ia mengonfirmasi bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim kini tengah berupaya keras mengurus pencairan dana kurang salur tersebut. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Syafur, dilaporkan tengah berada di Jakarta untuk melobi percepatan transfer dana.
Kendati demikian, Ardiansyah mengingatkan bahwa meskipun dana senilai Rp1,9 triliun itu berhasil dicairkan dalam waktu dekat, dana tersebut baru bisa digunakan dan dialokasikan dalam APBD Perubahan (APBD-P) tahun 2026.
Keterbatasan anggaran di APBD murni tahun 2026 sendiri diperkirakan akan berdampak signifikan pada Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) pegawai. TPP diperkirakan bisa turun 60 hingga 80 persen karena anggaran belanja operasional terbentur aturan batas maksimal 30 persen dari total APBD.(Adv)
