Kutai Timur, Ekspospedia.co.id – Setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur secara resmi menyampaikan Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2026, respons positif langsung datang dari legislatif. Fraksi Partai Demokrat di DPRD Kutai Timur dengan tegas menyatakan optimisme dan komitmen penuhnya untuk mengawal implementasi anggaran tersebut hingga tuntas.
Anggota DPRD Kutai Timur yang juga mewakili Fraksi Demokrat, H. Riduan, S.A.P, menyambut baik proyeksi ambisius dalam rancangan APBD 2026. Menurut data yang dipaparkan Pemkab, total pendapatan daerah direncanakan mencapai angka signifikan, yakni Rp5,736 triliun. Angka masif ini mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp431,8 miliar, namun memang masih didominasi oleh Pendapatan Transfer dari pusat yang mencapai Rp5,212 triliun.
“Kami sangat siap mendukung dan akan mengawal bersama setiap tahapan pembahasan dan pelaksanaannya. Tujuannya jelas, agar seluruh prioritas pembangunan di Kutai Timur ini benar-benar terwujud dan secara nyata dapat menjawab harapan serta kebutuhan riil masyarakat di setiap pelosok,” tegas H. Riduan usai menghadiri Rapat Paripurna ke-XII yang diselenggarakan di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim pada Senin (24/11/2025).
Jamin Prioritas dan Pelayanan Publik Maksimal
Lebih lanjut, Riduan menekankan bahwa meskipun struktur proyeksi pendapatan masih sangat bergantung pada dana transfer, arah penggunaan anggaran harus tetap fokus. Belanja Daerah yang dialokasikan sebesar Rp5,711 triliun ditekankan harus secara ketat berpijak pada skala prioritas dan kebutuhan mendesak masyarakat, sekaligus harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Bupati.
Pengawalan terhadap APBD 2026 ini dinilai Fraksi Demokrat sebagai tugas yang sangat krusial. Riduan menyoroti bahwa anggaran ini merupakan amanah terakhir bagi periode kerja eksekutif dan legislatif saat ini. Oleh karena itu, momentum ini harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memberikan pelayanan umum yang optimal dan berupaya keras meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.
“Hal ini mutlak harus dilakukan dalam rangka meluncurkan amanah terakhir melalui eksekutif dan legislatif untuk memberikan pelayanan secara umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Riduan. Penegasan ini menggarisbawahi komitmen kuat Fraksi Demokrat untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD 2026 dipergunakan secara efektif dan efisien, menjamin bahwa prioritas pembangunan yang telah disepakati dapat terlaksana dengan baik demi kemajuan Kutai Timur. (Adv)
