Kutai Timur – Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) melayangkan pertanyaan tajam kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terkait inkonsistensi proyeksi pendapatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) Tahun Anggaran 2026.
Juru bicara Fraksi NasDem, Aldryansyah, menyoroti adanya lonjakan signifikan dan mendadak pada angka pendapatan Raperda yang diajukan Pemkab.
“Fraksi Partai NasDem mempertanyakan, apa dasar pemerintah mengajukan angka Rp5,7 triliun? Dari mana sumber peningkatan pendapatan sebesar Rp868 miliar tersebut, dan mengapa perubahan ini terjadi setelah pembahasan KUA-PPAS selesai?” cecar Aldryansyah dalam Rapat Paripurna ke-XIII DPRD Kutim, Selasa (25/11/2025).
Aldryansyah mengungkapkan bahwa dalam kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelumnya menyepakati proyeksi pendapatan sebesar Rp4,86 triliun. Namun, angka yang diajukan dalam Raperda tiba-tiba melonjak menjadi Rp5,73 triliun, menciptakan selisih kenaikan sebesar Rp868 miliar yang tidak terjelaskan.
Selain masalah angka pendapatan, Fraksi NasDem juga menuntut transparansi mengenai program dan kegiatan apa saja yang akan dibiayai oleh dana tambahan mendadak tersebut.
Kritik lain Fraksi NasDem adalah terkait jadwal pembahasan APBD yang dinilai terlalu singkat dan terkesan dipaksakan, serta rencana 18 kegiatan multiyears (MYC) senilai Rp1,08 triliun. Aldryansyah mengingatkan Pemkab tentang kondisi keuangan daerah yang sedang tidak stabil akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) hingga lebih dari 70 persen.
Fraksi NasDem meminta pemerintah daerah memberikan jawaban yang rasional dan berbasis data dalam rapat tanggapan pemerintah selanjutnya, guna memastikan APBD 2026 benar-benar akuntabel.(Adv)
