Kutai Timur – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Edy Markus, mendesak pemerintah daerah untuk mengubah pola pembangunan yang selama ini dinilai masih sentralistik atau terpusat di kawasan perkotaan. Ia menekankan bahwa kue pembangunan harus didistribusikan secara adil hingga ke wilayah pelosok dan terpencil.
Edy menegaskan bahwa ketimpangan infrastruktur antara pusat pemerintahan dengan desa-desa di pedalaman masih cukup lebar. Menurutnya, prinsip keadilan sosial hanya bisa terwujud jika masyarakat di seluruh penjuru Kutim mendapatkan akses layanan dasar yang setara.
“Daerah-daerah terpencil itu harus diperjuangkan dengan maksimal. Kita tidak boleh menutup mata, masih banyak wilayah yang tertinggal dan ini harus kita kejar bersama,” tegas Edy.
Legislator dari Fraksi NasDem ini membeberkan sejumlah persoalan krusial yang masih menghantui warga pedalaman. Mulai dari ketersediaan air bersih, jaringan listrik, hingga fasilitas pendidikan di mana masih ditemukan sekolah yang belum memiliki gedung belajar yang layak.
Namun, sorotan utamanya tertuju pada infrastruktur jalan. Edy menyebut buruknya akses jalan menjadi biang keladi macetnya pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik di desa.
“Kalau jalannya saja tidak ada, semuanya pasti terhambat. Ekonomi tidak bergerak, anak-anak sekolah sulit berangkat, masyarakat susah membawa kebutuhan logistik. Ini yang harus benar-benar kita prioritaskan,” ujarnya.
Edy memastikan bahwa DPRD Kutim akan memperketat fungsi pengawasan terhadap alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia mendorong agar anggaran pembangunan diarahkan untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan, bukan sekadar habis untuk proyek-proyek seremonial yang minim dampak.
“Pemerataan itu bukan hanya slogan, tapi harus diwujudkan lewat kebijakan nyata. Kami akan kawal dan pastikan pembangunan itu betul-betul menyentuh masyarakat yang membutuhkan, bukan hanya di kota saja,” pungkasnya.(Adv)
