Sangatta– Joni, selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Timur (DPRD Kutim) melakukan kunjungan reses ke Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kutim, untuk mendengarkan aspirasi langsung dari masyarakat.
Menanggapi terkait permasalahan penyediaan fasilitas aliran listrik dan PDAM di Tepian Langsat, mengingat daerah itu merupakan jalan poros, Joni menegaskan bahwa ia telah menjalin koordinasi dengan pihak PLN, namun saat ini masih harus menunggu realisasi anggaran dari pusat.
Untuk penyediaan aliran PDAM sendiri, Joni akui bahwa pihak terkait masih terkendala jarak. Kendati pada daerah Rantau Pulung memang berbeda karena memiliki pusat sumber air sehingga mampu mengalirkan air ke sembilan desa.
“Cuma kalau saluran PDAM memang masih jauh itu, kalau PDAM. Masih jauh di sana itu PDAM. Karena pusatnya belum ada,” katanya.
“Beda kalau Rantau Pulung kan, Ranta Pulung pusatnya ada sehingga teralir semua dari sembilan desa itu. Selesai berjalan lah, tinggal beberapa desa yang belum,” lanjutnya.
Kendati demikian, jika melihat pada penyediaan saluran PDAM, Joni berkata bahwa aliran induknya memang terhitung masih jauh dari lokasi tersebut, hal itu juga dikarenakan pusatnya belum tersedia.
“Nah kalau yang di sana itu daerah Tepian Langsat memang belum ada pusatnya itu. Pusatnya di Bengalon. Di Bengalon juga masih, mungkin baru tahun ini baru betul-betul diaktifkan itu.
Joni mengatakan bahwa untuk mencapai Tepian Langsat, harus menempuh jarak ratusan kilometer, dan temtu bukan pekerjaan yang mudah. Kecuali akan berbeda seandainya ternyata jika daerah tersebut membuat sumber air sendiri, sehingga justru mampu mengaliri ke daerah-daerah lain.
“Nah untuk menjangkau ke sana kan ratusan kilo. Ya kecuali dia bikin lagi di sana, bikin lagi tempatnya. Nah nanti baru dia bisa mengalirkan ke desa-desa yang lain,” tuturnya.
Joni juga mengomentari gagasan tentang pembuatan sumur bor yang dirasa dapat memberikan solusi, akan tetapi ia melihat bahwa terdapat daerah-daerah tertentu yang memang tidak bisa dibuat sumur bor.
“Ya, untuk saat ini yang mengatasinya sumur bor itu. Tapi ada daerah-daerah tertentu juga yang tidak bisa disumur bor itu,” pungkasnya.
Hal tersebut lantaran beberapa daerah memiliki kadar asam yang tinggi, sehingga tak layak di gunakan untuk aktifitas MCK apalagi di konsumsi.
“Ada beberapa tempat itu yang memang tidak bisa karena kadar asamnya tinggi. Kemarin saya pernah mengusulkan dari dua desa itu sehingga dialihkan. Karena kadar asamnya tinggi, jadi sehingga dialihkan ke Bengalon Kota,” tandasnya.ADV
