Sangatta – Harapan besar disampaikan Anggota DPRD Kutai Timur, Yulianus Palangiran, kepada pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Salah satu hal yang menurutnya perlu menjadi perhatian khusus adalah sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang selama ini dinilai menyulitkan banyak siswa dan orang tua.
“Kita berharap, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo nanti, Menteri Pendidikan bisa meninjau ulang bahkan menghapus sistem zonasi dalam PPDB,” ungkap Yulianus saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini.
Menurutnya, sistem zonasi yang berlaku saat ini justru membuat banyak siswa di Sangatta kesulitan mendapatkan tempat di sekolah negeri. Akibatnya, tidak sedikit yang terpaksa masuk ke sekolah swasta dengan biaya yang tidak ringan.
“Di Sangatta ini saja, SMA negeri hanya ada tiga. Tidak mungkin bisa menampung seluruh lulusan SMP yang jumlahnya ribuan setiap tahun,” jelasnya.
Yulianus menekankan, sistem zonasi memang bertujuan untuk pemerataan, tapi kenyataannya justru membatasi pilihan siswa dan membebani keluarga yang kurang mampu. “Banyak orang tua yang akhirnya harus mengeluarkan biaya besar karena anaknya tidak diterima di sekolah negeri. Padahal tidak semua keluarga sanggup membiayai sekolah swasta,” tegasnya.
Karena itu, ia berharap Menteri Pendidikan yang akan datang bisa membuka kembali ruang diskusi terkait sistem zonasi dan mencari solusi yang lebih adil dan inklusif. “Tujuannya kan agar semua anak Indonesia bisa sekolah dengan akses yang setara. Jadi, sudah waktunya sistem ini dikaji ulang,” pungkasnya.
