SANGATTA – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kutai Timur yang digelar pada Selasa, 26 November 2024, menjadi ajang penting bagi fraksi-fraksi untuk menyampaikan pandangan akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kutai Timur periode 2025–2045.
Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jimmi, rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama ini turut dihadiri oleh Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, para anggota dewan, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, Hj. Hasna, menyatakan dukungan penuh terhadap pengesahan Raperda RPJPD ini menjadi Peraturan Daerah. Namun, dukungan tersebut disertai sejumlah catatan strategis yang diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam pelaksanaannya ke depan.
“Fraksi Golkar mendukung penuh RPJPD 2025–2045 untuk ditetapkan sebagai Perda. Namun, kami juga menekankan beberapa poin penting yang harus diperhatikan demi keberhasilan rencana jangka panjang ini,” ujar Hj. Hasna.
Salah satu fokus utama Fraksi Golkar adalah penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), terutama di sektor pendidikan. Menurut mereka, peningkatan mutu pendidikan akan menjadi pondasi kuat dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Selain pendidikan, peningkatan layanan kesehatan juga menjadi sorotan. Golkar menilai pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas mutlak dibutuhkan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur secara keseluruhan.
Tak hanya itu, pemerataan pembangunan infrastruktur dasar juga disebut sebagai prioritas utama, terutama di wilayah pedesaan. Fraksi Golkar menekankan pentingnya pembangunan yang tidak hanya terpusat di perkotaan, tetapi menyentuh hingga ke pelosok desa agar tidak ada wilayah yang tertinggal.
Poin terakhir yang mendapat perhatian serius dari Fraksi Golkar adalah penyediaan akses air minum layak bagi seluruh masyarakat di setiap kecamatan dan desa. Menurut mereka, air bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak boleh diabaikan dalam perencanaan pembangunan jangka panjang.
Dengan pandangan akhir yang konstruktif ini, Fraksi Golkar berharap RPJPD 2025–2045 dapat menjadi pedoman yang kuat dan inklusif dalam membangun Kutai Timur yang maju, adil, dan berkelanjutan untuk dua dekade mendatang. (Adv)
