SANGATTA – Rapat Paripurna Ke-XXII DPRD Kutai Timur yang digelar pada Selasa (26/11/2024) menjadi momentum penting dalam perjalanan perencanaan pembangunan daerah. Dalam sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jimmi dan turut dihadiri Bupati Ardiansyah Sulaiman, Wakil Ketua 1 Sayid Anjas, serta unsur Forkopimda, seluruh fraksi menyampaikan pandangan akhir mereka terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Timur 2025–2045.
Fraksi Demokrat, melalui juru bicaranya Pandi Widiarto, menyatakan dukungannya terhadap pengesahan Raperda RPJMD tersebut menjadi Peraturan Daerah. Namun, dukungan ini disertai dengan enam poin catatan penting yang menurut Fraksi Demokrat perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam pelaksanaan jangka panjang nantinya.
“Fraksi Partai Demokrat menyetujui untuk dilanjutkan menjadi Perda, dengan enam poin penting sebagai masukan strategis,” ujar Pandi Widiarto di hadapan forum paripurna.
Beberapa catatan yang disampaikan antara lain menyoroti pentingnya keselarasan RPJMD dengan program kerja nasional agar pembangunan di daerah sejalan dengan arah pembangunan pusat. Fraksi Demokrat juga menekankan keterlibatan aktif seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penerapan dan penyesuaian program kerja terhadap Perda RPJMD tersebut.
Selain itu, sinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terbaru juga menjadi sorotan. Hal ini dipandang penting untuk memastikan arah pembangunan fisik dan non-fisik di Kutai Timur tidak bertentangan dengan koridor tata ruang yang telah dirancang.
Sidang yang dimulai pukul 16.30 WITA di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kutim ini menjadi forum strategis untuk merumuskan arah pembangunan Kutai Timur dua dekade ke depan. Dengan masuknya catatan-catatan dari Fraksi Demokrat dan fraksi lainnya, diharapkan dokumen RPJMD yang disahkan nantinya benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan mampu menjawab tantangan pembangunan jangka panjang.
Pandi menutup penyampaian pandangan akhir dengan harapan agar sinergi antar lembaga dan keseriusan pemerintah daerah terus ditingkatkan demi tercapainya visi pembangunan Kutai Timur yang berkelanjutan dan inklusif. (Adv)
