Kutai Timur – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Eddy Markus Palinggi, menyoroti ironi pembangunan yang terjadi di daerahnya. Meski Kutim dikenal sebagai kabupaten yang memiliki kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) melimpah, realitas di lapangan menunjukkan masih banyaknya warga yang tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Eddy menegaskan bahwa dengan kekuatan fiskal dan potensi SDA yang besar, seharusnya persoalan hunian tak layak sudah tidak lagi menjadi fenomena umum di masyarakat Kutim.
“Kutai Timur memang daerah kaya, namun masih banyak rumah warga yang tidak layak huni. Seharusnya masalah seperti ini tidak terjadi,” ujar Eddy.
Legislator ini mengkritik kinerja pemerintah daerah yang dinilai terlalu banyak berkutat pada tataran perencanaan, namun lemah dalam implementasi di lapangan. Ia mendesak agar program bedah rumah mendapat alokasi anggaran rutin setiap tahun dengan target penyelesaian yang jelas.
“Kami berharap hal ini dapat dianggarkan setiap tahun. Jangan banyak perencanaan tetapi lebih banyak tak dieksekusi. Program bedah rumah perlu ditingkatkan lagi,” tegasnya.
Selain masalah RTLH secara umum, Eddy juga menagih kejelasan nasib pembangunan rumah layak huni bagi korban banjir dan rencana relokasi pemukiman di bantaran sungai. Ia mengaku sempat berdiskusi dengan dinas terkait, namun hingga kini belum melihat kelanjutan informasi yang signifikan.
Eddy secara khusus menyoroti wilayah Kecamatan Bengalon yang menjadi langganan banjir. Ia mendorong agar normalisasi sungai segera dilakukan sebagai solusi jangka panjang.
“Pembangunan rumah layak huni dan pemindahan dari lokasi rawan banjir harus menjadi perhatian. Kemarin saya sempat follow up, kami harap tahun ini untuk Bengalon ada normalisasi sungai,” imbuhnya.
Meski mengakui bahwa relokasi (resettlement) warga memiliki tantangan sosial berupa penolakan, Eddy berkomitmen untuk terus menyuarakan isu ini agar pemerintah mengambil langkah konkret.
“Saya akan suarakan kembali. Saya akan tetap vokal soal penanganan pemerintah soal banjir dan penyediaan rumah layak,” pungkasnya.(Adv)
